Arsip Artikel February 2012

Singgalang Ramadhan 5 :
Mitos dan Realitas
Oleh Shofwan Karim

Para  ulama ulum al-Quran berpendapat bahwa turunnya surat al-Qadar jauh di belakang surat Al-Alaq.   Wahyu pertama al-Alaq turun di Mekkah sementara surat al-Qadar turun di Madinah. Mengapa di dalam susunan mushhaf al-Quran surat al-Alaq (96) langsung diiringi  surat al-Qadar (97)?.

Quraish Syihab menjawab, keadaan itu terjadi karena susunan itu langsung menurut ketetapan Allah. Bukan oleh Rasulullah Muhammad saw atau oleh sahabat dan ulama salaf ahli ulum alquran. 

Meskipun begitu, pikiran bebas merdeka tentu dapat memberi interpretasi mengkajinya secara filosofis. Tentu saja tetap merujuk kepada  asbab al-nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) sehingga interpretasi bebas itu masih tetap dibatasi kaidah baku penafsiran.

Di dalam  surat al-Alaq, Allah mengintruksi Nabi (dan begitu pula kaum Muslimin) untuk membaca di antaranya membaca al-Quran. Maka logikanya dapat dipahami kalau sesudahnya, surat al-Qadair berwacana tentang turunnya al-Quran. Berikut tentang kemuliaan malam nuzul  (turunnya) al-Quran itu.

Diantara banyak keistimewaan bulan Ramadhan (QS, 2:185), salah satunya adalah peristiwa nuzul Quran tadi. Mayoritas, jumhur ulama sependapat dengan perkiraan malam itu terjadi pada 17 Ramadhan, atau malam-malam ganjil lainnya pada sepertiga Ramadhan. Malam itu disebut lailat al-qadar (QS, 97:1).

Lebih dari  itu, seperti yang sudah diinformasikan secara tegas (QS, 97 : 3) bahwa kualifikasi atau mutu kemuliaan malam itu lebih baik dari seribu bulan atau lebiih kurang 83 th. Malam itu penuh dengan keberkahan, dijelaskan semua urusan yang penuh hikmah, dan ditetapkan semua urusan besar dengan penuh bijaksana (QS, 44:3-6).

Akan tetapi ada pertanyaan mengganjal,  apa dan bagaimana malam itu?.  Apakah kejadiannya hanya sekali pada 15 abad lalu? Ataukah terjadi sepanjang sejarah pada setiap tahun sekali sejak dulu sampai sekarang pada setiap bulan Ramadhan secara rutin?

Lagi, bagaimana kedatangannya? Apakah setiap orang yang menanti  pasti akan mendapatkannya?

Selanjutnya, apakah benar ada tanda-tanda fisik-material yang menyertai kedatangan malam lailatul qadar itu?. Benarkah ada mitos bahwa pada detik-detik malam qadar itu air membeku.

Malam hening sepi. Tumbuh-tumbuhan, kayu-kayuan dan pepohonan merunduk ke bumi ?. Masih banyak lagi pertanyaan yang mengiringinya.

Sampai sekarang, belum ditemukan jawabannya yang paling akurat. Yang pasti, malam itu adalah malam yang penuh keagungan dan kemuliaannya. Soalnya lagi, menurut Quraish Shihab, tidak mudah mengetahui betapa besar kemuliaan dan keagungan yang dimaksud.

Kecuali isyarat adanya pertanyaan dalam bentuk pengagungan " wama adraka ma laylat al-Qadr?". Pertanyaan semacam itu, berulang-ulang ditemui di dalam al-Quran.  Di dalam konteks yang berbeda-beda tentang kehebatan berbagai hal.

Kembali ke soal apakah malam qadar itu akan berulang?.  Maka logika dan hujjah ulama terbelah kepada dua pendapat.

Pertama, peristiwa itu hanya terjadi di masa turunnya wahyu. Oleh karena setelah wafat Rasulullah tidak ada lagi wahyu yang diturunkan, maka logikanya tidak ada lagi malam qadar.

Kedua, mayoritas ulama, kata Quraish Shihab (1992) tetap berpendapat, dengan memegang teks ayat dan hadis bahwa malam qadar terjadi pada setiap bulan Ramadhan sepanjang sejarah.

Bahkan Rasulullah menganjurkan ummatnya bersiap menerima malam qadar yang mulia itu secara khusus pada malam-malam ganjil setelah berlalu dua puluh hari Ramadhan.

Maka itu, apakah malam qadr setelah 15 abad lalu, terjadi lagi?. Mithos ataukah realitas?. Wa Allah al-a'lam bi al-shawab. ***



PTS TOLAK JURNAL ILMIAH SYARAT LULUS SARJANA PDF Cetak Surel
Senin, 20 Februari 2012 03:16

YOGYAKARTA,HALUAN — Syarat ketentuan lulusan program sarjana, pascasarjana dan doktoral harus membuat dan mempblikasikan jurnal ilmiah atau publikasi karya ilmiah di tolak Asosiasi Pergu­ruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi). Menurut Aptisi, se­baik­nya mahasiswa di pergu­ruan tinggi didorong untuk lebih berpikir dan bersikap inovatif.

Hal itu dikatakan Aptisi dalam siaran pers yang ditan­datangani Ketua Aptisi Prof Dr Eddy Suandi Hamid dan Sekjen Suyatno, Sabtu (11/2). “Itu bukan sebuah solusi dan Surat Edaran Dirjen Dikti tergesa-gesa,” kata Eddy.

Menurut Eddy, Aptisi telah menggelar Rapat Pengurus Pusat Pleno /RPPP di Padang, tanggal 10-11 Februari 2012). Salah satunya adalah mem­bahas dan menyikapi surat edaran dirjen dikti tersebut.

Dikatakan, saat ini jumlah karya ilmiah yang terbit dalam suatu jurnal masih terbatas. Hal itu tidak imbang dengan jumlah mahasiswa seluruh Indonesia. Oleh karena itu, mahasiswa yang menempuh di perguruan tinggi lebih baik didorong untuk bersikap ino­vatif. “Aptisi lebih mendorong mahasiswa pas­ca­sarjana dan dok­toral membuat kar­ya ilmiah di jurnal-jurnal nasional mau­pun internasional,” katanya.

Eddy me­nam­bah­­­kan terkait pem­bahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Per­guruan Tinggi, pihaknya me­minta pemerintah bertang­gungjawab terhadap penye­lenggaraan pendidikan bagi seluruh WNI. Hal ini demi terciptanya regulasi penye­lenggaraan pendidikan tinggi baik PTN maupun PTS secara proposional dalam hak dan kewajiban.

Menurutnya RUUPT juga harus memberikan dasar untuk terbentuknya Badan Akreditasi Nasional Mandiri. Meski saat ini sudah ada BAN PT. APTISI akan menyampaikan masukan sendiri karena RUUPT belum mengakomodasi secara optimal kepentingan yang di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). “Kami meminta pemerintah dan DPR tidak terburu-buru menge­sah­kan RUU tersebut,” katanya.

Selain itu lanjut Eddy, Aptisi akan meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam menciptakan wirausahawan baru. PTS di seluruh In­donesia akan me­nye­lenggarakan pen­di­dikan dan pe­l­­a­tihan entre­pre­neur­ship kepada ma­hasiswa agar me­njadi wirausahawan baru Indonesia pada lima tahun ke depan.

Mendikbud Mohammad Nuh tidak akan memberikan sanksi bagi universitas yang menolak surat edaran Ditjen Dikti tentang kewajiban pu­blikasi artikel di jurnal ilmiah bagi sarjana (S-1, S-2, dan S-3), karena mereka umumnya belum paham.

“Kalau ada (universitas) yang menolak (jurnal ilmiah) ya nggak apa-apa, kita tidak akan memberikan sanksi, tapi kita akan jelaskan dulu, karena mereka belum paham saja,” katanya di sela-sela seminar dalam rangka Kongres I Ikatan Sarjana NU (ISNU) di Unisda, Lamongan, Jatim, Sabtu.

Menurut dia, surat edaran tentang kewajiban publikasi artikel di jurnal ilmiah itu sebenarnya bukan dimak­sudkan untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah secara kuantitas dan mengabaikan kualitas, namun surat edaran itu lebih dimaksudkan pada pertanggungjawaban universitas pada masyarakat.

“Output universitas itu ada dua yakni orang dan karya ilmiah, karena itu jurnal ilmiah itu merupakan bentuk pertang­gungjawaban universitas ke­pada masyarakat, sekaligus akan mengangkat nama univer­sitas itu bila karya ilmiah yang dituliskan dipublikasikan pada jurnal `online`,” katanya.

Ia meminta masyarakat untuk tidak mengecilkan kiprah sarjana strata-1 (S1), karena mereka sudah menulis skripsi, sehingga mereka tinggal me­ngubah skripsi yang dibuat menjadi makalah/paper dalam 3-4 halaman untuk diunggah pada jurnal “online” di kam­pusnya.

“Reviewer skripsi yang akan dipublikasikan melalui jurnal online itu juga tidak perlu orang baru, melainkan cukup 3-4 dosen penguji skripsi. Jadi, kalau skripsi-nya dinyata­kan memenuhi syarat, maka syarat menulis karya ilmiah pun terpenuhi,” katanya.

Selain itu, katanya, artikel yang ditulis dan dipublikasikan akan mendorong penulisnya untuk serius dan hasilnya pun berkualitas, karena penulisnya tidak ingin malu di hadapan temannya dan orang lain yang membaca artikelnya secara “online”.

“Publikasi karya ilmiah itu juga akan mewujudkan terja­dinya dialektika ilmiah, karena artikel mana yang belum per­nah ditulis dan artikel yang sudah pernah ditulis, akan menjadi bahan pembicaraan guna menghindari pengulangan dan mempercepat per­kem­bangan iptek,” katanya.

Alasan lain yang juga pen­ting adalah publikasi karya ilmiah akan dapat mengangkat nama universitas yang ber­sangkutan, sehingga peringkat universitas yang sering mem­publikasikan karya ilmiah pun akan cepat naik.

“Masak sarjana, kok tidak bisa menulis,” katanya di hadapan peserta Kongres I ISNU di Lamongan yang dibu­ka Wakil Ketua Umum PBNU Dr (HC) As`ad S Ali dan dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD, Ketua DPR RI Marzuki Alie, dan anggota BPK RI Ali Masykur Moesa MA, serta 600-an pe­serta dari seluruh Indonesia.(h/dtc/sal)

PUBLIKASI KARYA ILMIAH DAN TUNJANGAN SERTIFIKASI PDF Cetak Surel
Sabtu, 18 Februari 2012 03:20

Kebijakan Dirjen Dikti melalui Surat Edaran (SE) akhir Januari lalu yang memuat ketentuan bagi mahasiswa program S-1, S-2, dan S-3 untuk memuat karya ilmiahnya di jurnal ilmiah dengan level akreditasi yang berbeda menuai polemik.

Sebagian pihak menye­but jika kebijakan tersebut ter­kesan tergesa-gesa, ku­rang berprioritas, bahkan salah kaprah. Pihak lain berang­gapan kebijakan ini merupa­kan solusi atau te­­­ro­bo­san untuk mengangkat mutu lulu­san dan mutu perguruan tinggi.

Saya pr­iba­di, sebagai dosen, setuju dengan rencana wajib publikasi ilmiah bagi maha­siswa. Akan tetapi, rencana tersebut mesti dija­lan­kan secara terukur dan bertahap. Terukur dalam arti bahwa perguruan tinggi sudah me­­mi­liki kesiapan infra­struktur dan supra­struktur yang mendukung kebijakan tersebut. Bertahap dalam arti kebijakan itu di­ber­lakukan untuk ma­ha­siswa S-2 dan S-3 dulu.

Sayangnya, dalam SE tersebut Dirjen Dikti belum dirinci bagaimana me­ka­nisme publikasi karya ilmiah terse­but. Apakah, misalnya, publi­kasi karya ilmiah terse­but ditulis di awal, di tengah, atau di akhir masa studi? Apakah karya ilmiah terse­but harus berbeda atau boleh meru­pakan modifikasi dari skripsi, tesis, atau disertasi maha­siswa? Bera­pa jumlah karya ilmiah yang harus dipub­likasikan mahasiswa dan berapa jum­lah beban Sistem Kredit Semester (SKS)nya? Kebi­jakan Dirjen Dikti terse­but tentu mesti diinteg­rasikan dengan kuriku­lum setiap Program Studi. Persoalan teknis demikian harus segera diselesaikan mengingat keten­tuan publikasi karya ilmiah ini akan diinisiasi bagi lulusan setelah Agustus 2012.

Selain itu, saya juga meli­hat kebijakan tersebut tam­pak­nya defisien dalam bebe­rapa hal khususnya bagi mahasiswas S-1. Pertama, kebijakan tersebut menseg­mentasi tanggung jawab keil­mia­han kepada lembaga kampus semata. Kita tahu cara berpikir ilmiah sangat identik dengan cara berpikir kritis (critical thinking). Kita juga tahu kemampuan me­­nu­­lis bukan kemahiran yang diperoleh secara instan, tetapi kemampuan yang berproses (panjang). Bahkan, menulis adalah kete­ram­pilan berba­hasa (la­nguage skill) paling sulit diban­dingkan dengan men­dengar, berbicara, dan mem­baca. Tidak heran jika keterampilah menulis me­ru­­pa­­kan syarat mutlak budaya literasi yang se­sungguhnya.

Saya berpendapat dengan memulai mewajibkan menulis karya ilmiah di perguruan tinggi, pemerintah terkesan menunggu dan ‘melokalisasi’ kebiasaan dan kewajiban berpikir kritis tersebut di level pendidikan tinggi. Perta­nyaannya tentu kenapa tidak dilakukan secara kompre­hensif, yakni dimulai sejak awal, sejak SD hingga SLTA. Program Ujian Nasional (UN) pe­merintah dengan naskah soal bertipe pilihan ber­ganda adalah salah satu bukti para murid tidak dikondisikan berpikir dan menulis kritis. Alhasil, ke­mampuan menulis para mu­rid pun rendah. Ba­nyak di antara lulusan SLTA bah­kan tidak mampu me­nulis sebuah esai pendek deskriptif, apalagi esai de­­ngan­­ tujuan argumentatif dan kritis. Ba­yang­kan betapa berat dan sulit adaptasi atmosfir aka­demik yang harus dilalui oleh seorang mahasiswa ketika ia masuk perguruan tinggi khu­susnya S-1.

Kita seyogyanya juga mem­per­timbangkan ke­nya­taan bahwa mutu in­put per­guruan tinggi dulu dan sekarang sangat ber­beda. Dulu, kuliah meru­pakan previlise sedikit orang yang mampu baik secara eko­nomis maupun akademik. Oleh sebab itu, meski selek­si masuk dan standar perfor­mansi dan kompetensi sa­ngat ketat, mayoritas sa­nggup dan bertahan ku­liah. Akibatnya, angka drop out pun cukup rendah. Kini, kuliah merupa­kan, boleh dikatakan, hak semua orang meski mereka barangkali tidak siap secara akademik. Para calon maha­siswa dengan mudah masuk perguruan tinggi lewat ber­­­ba­gai pintu seleksi, ada yang ketat dan ada yang kurang ketat. Hussey & Smith (2010) menulis bahwa populasi ma­ha­siswa yang trennya terus naik dewasa ini terdiri dari mahasiwa dengan banyak sekali kele­mahan seperti motivasi dan cita-cita yang rendah, minim dukungan keluarga, dan ‘buta’ pema­haman akan atmosfir aka­demik kampus. Dengan berba­gai persoalan tersebut, ditam­bah lagi dengan syarat lulus yang semakin sulit (baca: pub­likasi karya ilmiah), kita harus siap menerima kenya­taan bahwa jumlah maha­siswa drop out ke depan akan semakin tinggi. I­ronisnya, pemerintah me­nginginkan lebih banyak sarjana untuk meningkatkan Indeks Prestasi Manusia Indonesia.

Kedua, kebijakan publikasi ilmiah tersebut juga terbentur masalah kuantitas penerbit dan kualitas jurnal ilmiah tersebut. Saat ini, jika Anda punya makalah ilmiah yang hendak diterbitkan, apalagi dalam jurnal terakreditasi, besar kemungkinan Anda harus menunggu. Anda bah­kan harus membayar se­jumlah uang guna mem­bantu pener­bitan terse­but. Artinya, kita me­mang keku­rangan jurnal untuk mener­bitkan karya ilmiah. Bayangkan berapa banyak jurnal ilmiah dan frekuensi terbit yang dibutuh­kan jika mahasiswa S-1 diwajibkan mempub­likasikan karya il­miah me­reka. Untung­nya, Men­dikbud, M. Nuh, telah me­ngantisipasi persoalan demikian dengan mangatakan jika jurnalnya kurang, jurnal baru harus dibuat dan jika jurnal cetak tidak mampu menampung, jurnal online bisa menjadi alternatif. So­lusi demikian masuk akal bagi saya. Na­mun, per­so­alannya adalah siapa yang akan me­nge­lola, me­ngedit, me-review dan, singkat kata, menjamin kua­litas jurnal cetak atau online tersebut?

Salah satu jawaban yang mungkin untuk pertanyaan itu adalah dosen. Dengan kata lain, publikasi jurnal tersebut bertujuan untuk meng­kondi­sikan agar ma­hasiswa dan dosen pem­bimbing serius dalam proses pembimbingan skripsi, tesis, atau disertasi sebagaimana juga disam­paikan oleh Mendikbud. Men­dik­bud mungkin benar, tetapi me­nyibuk­kan para dosen dengan berbagai tugas juga berpotensi mengorbankan kualitas tu­gas yang mereka emban.

Seorang teman dengan sinis mengatakan du­ga­annya, mudah-mudahan dugaannya salah, bahwa publikasi karya ilmiah ini merupakan buntut dari tun­jangan sertifikasi yang diterima dosen. Birokrat Dikti tampaknya tidak ‘ikh­las’ menggelontorkan dana besar untuk membayar tun­jangan sertifikasi dosen tanpa mem­berikan mereka tamba­han beban kerja. “Ini sekadar ‘praduga tak ber­salah’ saya? Saya tidak tahu pendapat para Guru Besar di kampus yang gaji dan tunjangan pokok­nya berlipat-lipat diban­ding ‘Guru Kecil’,” kata teman itu.

Melihat tren kebijakan Dikti sejak implementasi sertifikasi, dugaan teman tersebut mungkin ada benar­nya juga. Pasalnya, sejak APBN yang semakin besar dialokasikan ke sektor pen­­­di­­dikan, Kemendiknas, lewat amanat UU, telah melahirkan berbagai ke­bijakan. Hal yang paling terasa adalah pening­katan pendapatan bagi PNS fung­sional di bidang Pendidi­kan. Guru diwajibkan mem­peroleh sertifikat pen­didik yang kemudian digu­na­kan sebagai dasar pemberian tunjangan sertifikasi. Dosen juga demikian. Namun, perlu dicatat peningkatan ‘hak’ tersebut juga diikuti oleh sejumlah kewajiban. Para dosen, misalnya, harus meme­nuhi Beban Kinerja Dosen (BKD) yang dilaporkan per semester atau per tahun yang memuat informasi bahwa dosen yang bersang­kutan telah bekerja sesuai tuntutan kiner­ja. Dalam konteks ini, agak sulit se­benarnya untuk menen­tukan apakah para PNS fungsional tersebut menga­lami ‘ke­naikan gaji’ atau tidak. Sebab, menurut hemat saya, kenaikan gaji berarti: gaji naik tetapi pekerjaan tetap. Jika gaji kita naik, tetapi, pada saat yang sama, pe­kerjaan kita juga bertam­bah, apakah itu layak di­sebut naik gaji?

Dikti sendiri menyebutkan salah satu alasan di balik terbitnya kebijakan tersebut terkait dengan perbandingan produksi karya ilmiah Pergu­ruan Tinggi Indonesia yang hanya sepertujuh Malaysia. Namun, pertanyaannya adalah kenapa kita harus memban­ding-ban­dingkan diri dengan Ma­laysia. Orang bisa saja berkilah jika sebagian dari masalah ren­dahnya produksi karya ilmiah kam­pus Indo­nesia diban­dingkan Ma­lay­sia ter­sebut setidaknya disebab­kan oleh hal lain. Ma­laysia, mi­salnya, sudah sejak lama mengalo­kasikan dana APBN yang besar ke sektor pen­didikan. Sementara, Indo­ne­sia baru beberapa tahun be­la­kangan ini. Selain itu, tingkat inefisiensi/korupsi anggaran di Kementerian bidang Pen­didikan Malaysia barang­kali lebih rendah diban­dingkan Ke­men­diknas Indone­sia. Ada­kah hubungan antara pro­duksi karya ilmiah dengan korupsi? Mari kita pikirkan bersama. Di samping itu, sepan­jang penge­tahuan saya, di luar negeri seperti Aus­tralia, kebi­jakan wajib pub­likasi karya ilmiah, apa­lagi untuk ma­hasiswa S-1 (under­gra­duate), belum di­terap­­kan. Dalam hal ini, kita bo­leh beda dengan Malaysia, tetapi sama dengan Aus­tra­liakan?

 

ZULPRIANTO